RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN HASIL KERJA PANSUS TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN 2019, DILAKUKAN SECARA VIDEO CONFERENCE

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019, Kamis (30/4/2020).

Rapat paripurna kali ini ada yang berbeda, pasalnya agenda tersebut dilakukan melalui video conference karena tengah dilanda wabah virus corona.

Agenda rapat paripurna kali ini adalah Penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) dan pendandatangan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dipimpin langsung ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir, H Asri AG.

Sebelum melakukan rapat paripurna, Sekretaris DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  menerangkan rapat paripurna tersebut dihadiri 16 anggota dewan dan ada 2 anggota dewan yang mengikuti melalui video conference.

Sementara Bupati Penukal Abab Lematang Ilir H Heri Amalindo didampingi Sekretaris Daerah Syahron Nazil dan sejumlah kepala OPD  mengikuti rapat paripurna di Aula kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir KM 10.

Dalam penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tahun anggaran 2019, Ketua Pansus DPRD Penukal Abab Lematang Ilir, H Zuliardi memberikan apresiasinya terhadap kinerja Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir atas capaiannya dibeberapa sektor.

Diantaranya agar pemerintah memperjuangkan atau mengusulkan peningkatan status jalan produksi yang menghubungkan ibukota Talang Ubi dengan Kabupaten Musi Rawas menjadi jalan provinsi atau jalan nasional, demikian juga halnya dengan ruas jalan yang menghubungkan desa Talang Akar dengan Kabupaten Muba, pembangunan dan pengembangan dermaga-dermaga sungai, meningkatkan kualitas maupun kualitas jalan-jalan produksi seperti jalan menuju persawahan desa Pengabuan, jalan Kukui dan jalan-jalan di daerah transmigrasi, penyediaan angkutan massal yang dapat menghubungkan ibukota provinsi yang dikelola Perusahaan daerah.

Selain itu Ketua DPRD juga berharap adanya pengelolaan kepegawaian dalam penempatan ASN, selanjutnya kepada DPMD agar evaluasi desa-desa persiapan yang sudah dibentuk agar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi terakhir adalah supaya Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tetap melakukan pengawasan pembangunan fisik sarana dan prasarana.

Setelah penyampaian hasil kerja Pansus, dilanjutkan penandatanganan rekomendasi Pansus oleh ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir disaksikan seluruh ketua fraksi dan anggota dewan.

Usai rangkaian agenda paripurna, selanjutnya pimpinan rapat mempersilahkan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk menyampaikan pandangan terakhirnya terhadap rapat paripurna dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2019.

“Kami atas nama pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap DPRD yang telah membahas dan memberikan masukan terhadap LKPJ Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tahun anggaran 2019 demi perbaikan dan kemajuan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,”